KUA PPAS 2019 Disepakati Bupati Dan DPRD Jember

Jember-LONTAR.CO.ID. Usai penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2019, Bupati Jember, dr. Faida. MMR, menyatakan, akan memenuhi keinginan rakyat. “Pokoknya yang diinginkan rakyat kita penuhi,” ujar Bupati Faida, menjawab pertanyaan wartawan terkait prioritas kedepan yang akan dilakukan.

Penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Senin (23/7/2018) itu, menurut Ayub Junaidi, yang memimpin rapat, runtutan ditandatanganinya KUA PPAS 2019 tersebut, berdasar hasil pembahasan di Badan Musyawarah DPRD.

“Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 11 Juli maka acara rapat paripurna hari ini adalah penandatanganan persetujuan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2019 oleh pimpinan DPRD dan Bupati Jember,” kata Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember.

Dijelaskan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. “Dimana strategi pencapaiannya memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target,” jelas Ayub.

Sedangkan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan, prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program atau kegiatan.

Materi KUA dan PPAS tersebut, selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember bersama Badan Anggaran DPRD Jember.

Berdasarkan hasil pembahasan KUA PPAS APBD 2019 yang telah disepakati Selasa 17 Juli lalu, masih kata Ayub, kondisi ekonomi makro daerah dalam KUA antara lain pertumbuhan PDRD sebesar 5,54 persen, tingkat inflasi sebesar 3 persen, dan tingkat kemiskinan sebesar 10,38 persen.

Selanjutnya asumsi terhadap pendapatan daerar sebesar Rp. 3,6 triliun lebih. Sumber penerimaannya dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 630 miliar, dana perimbangan sebesar Rp. 2,3 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 611 juta, dan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 172 miliar lebih.

Dari asumsi pendapatan daerah itu, digunakan untuk belanja langsung sebesar Rp. 1,26 triliun atau sebesar 48,29 persen. Sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,066 tiliun atau 51,70 persen.

Belanja tidak langsung meliputi urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 2,3 triliun dan urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp 256 miliar.

Penandatangan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Bupati Faida bersama tiga pimpinan DPRD Jember, Ayub Junaidi, Martini, dan Yuli Priyanto.( Nugroho/AB )