Bupati Jember Faida Sikapi Perseteruan Ojek Online

Jember, Wartajember.co.id – Perseteruan antara Ojek Online (Ojol) dan Grab (Taksi Online) dengan Ojek Pangkalan (Opang) dan Angkot mendapat perhatian dari Bupati Jember. Senin (13/8/2018) perwakilan kedua belah pihak dipertemukan di ruang aula bawah Pemkab Jember yang di mediatori oleh Kapolres dan Bupati Jember.

Pertemuan ini menyusul beberapa perseteruan yang terjadi antara kedua pihak, dimana pada awal Agustus lalu, saat sopir taksi dan angkutan kota melakukan aksi mogok, pihak Polres bersama dengan pemkab Jember melakukan mediasi dan membuat beberapa kesepakatan secara bersama, namun kesepatan yang dibuat pada saat itu ditolak oleh beberapa pengemudi ojek online, sehingga pertemuan kedua pihak kembali dilakukan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan baru.

Namun Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR pada kesempatan tersebut kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa perselisihan antara ojek online dengan konvensional itu terjadi secara nasional dan dimana-mana, saya melihat presiden tidak melarang ojek online, tetapi di wilayah-wilayah sesuai kebijakan masing-masing wilayahnya.

“Kalau saya mengingatkan pada forum ini, bukan hanya rapat ojek online dan ojek konvensional yang lebih penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana pengemudi ojek baik online maupun konvensional fokus pada customer, kenapa ojek konvensional masih ada, karena ada customer yang masih membutuhkan, adanya ojek online tumbuh karena perubahan zaman dan customernya ada,” ujar bupati pada pertemuan tersebut.

Bupati juga menyampaikan, bahwa customer memilih angkutan online daripada konvensional, dikarenakan mereka butuh kenyamanan dan bisa segera tiba di tujuan tepat waktu, namun yang lebih penting adalah bagaimana customer itu sampai di tempat tujuan dan tidak diturunkan di tengah jalan.

“Saya pesankan bahwa semuanya harus mengantarkan customer sampai di tempat, baik online maupun konvensional, tidak boleh ada yang turunkan di jalan, semua customer harus bisa dijemput di semua tempat di Jember, hanya diatur di tempat-tempat tertentu harus ada kesepakatan hari ini dan harus selesai, di mana yang ojek konvensional saja yang boleh jemput, dan yang lebih penting adalah pemerataan kemudahan transportasi di seluruh Kabupaten Jember,” ujar Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, bupati juga mengapresiasi adanya ojek perempuan, dan berani mengambil sikap hanya melayani customer perempuan, karena ini sebuah kekhususan customer yang jumlahnya separo dari warga Jember.

“Saya senang sudah ada ojek perempuan yang hanya melayani customer perempuan, karena penduduk Jember separonya adalah perempuan, dan mereka harus punya pilihan,” tambahnya.

Saat ini Pemkab Jember sedang menunggu perubahan PAPBD sesuai dari hasil kongres tukang ojek yang diselenggarakan pada awal tahun, dimana Pemkab akan menganggarkan sekitar 1 milyar rupiah untuk mengangkut secara gratis anak yatim dan yatim piatu serta tidak mampu, dimana tukang ojek tukang ojek konvensional ini lah yang nanti akan diberdayakan.

“Kita akan anggarkan satu miliar lebih untuk itu dan ini akan kita realisasikan dalam PAPBD, mudah-mudahan  bulan ini bisa segera dirapatkan yang bisa segera diselesaikan untuk eksekusi,” pungkasnya. ( Nugroho/AB )