Dampak Korupsi Lebih Parah Bagi Perempuan

Jember, Wartajember.co.id -  Dampak korupsi memiliki dimensi gender. Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI), Sita Aripurnami mengungkapkan, ada perbedaan kerugian dan dampak sosial yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat kejahatan korupsi. Menurutnya, perempuan lebih rentan menjadi korban dan mengalami rintangan ketika mengakses hak asasinya, terutama di sektor layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. 

“Korupsi memang berdampak terhadap semua, tapi seringkali dampak korupsi lebih parah bagi perempuan,” katanya, saat diwawancarai usai Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan, di Hotel Aston Jember, Selasa (8/8/2017) sore. 

Dampak korupsi terhadap perempuan itu bisa dilihat per sektor. Misalnya, sektor kesehatan yang selama ini menjadi kajian WRI. Sita menyebut, tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359 kasus per 100 ribu persalinan menjadi salah satu contoh dampak korupsi terhadap perempuan. Bahkan, angka tersebut lebih tinggi bila dibanding masa pemerintahan orde baru yang berada di 320 kasus per 100 ribu persalinan.

“Jika dilihat dari sektor kesehatan, sebenarnya banyak kasus menyedihkan yang dialami oleh perempuan. Salah satunya adalah kasus yang menimpa Bu Nety, tadi,” ujarnya.

Kasus Bu Nety, cukup menarik. Kasus ini merupakan permainan dalam bentuk simulasi yang dilakukan peserta pelatihan untuk melihat seberapa besar dampak korupsi bagi perempuan yang meninggal saat proses persalinan. Nety digambarkan tewas ketika berjuang melahirkan bayi yang dikandungnya karena kompleksitas persoalan korupsi yang menjadi perintang utama bagi perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan.

Dalam simulasi itu terlihat, tak hanya korupsi di sektor kesehatan saja yang menjadi musabab tak tertolongnya Nety, melainkan juga di sektor lain seperti korupsi bidang infrastruktur, penyediaan fasilitas angkutan massal dan kesahihan data warga miskin. Semuanya saling terkait berkelindan, hingga menyebabkan Nety meninggal lantaran tak mendapat layanan kesehatan yang memadai.

“Karena kasus korupsi itu kompleks, sehingga untuk mengurainya harus dilakukan satu persatu, dan perempuan wajib berpartisipasi di dalamnya,” tutur Sita.

Mengenai partisipasi perempuan, Sita berkata, sebenarnya telah ada upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jaringan solidaritas perempuan untuk memerangi korupsi. Bahkan jaringan itu juga dibangun hingga ke daerah-daerah melalui solidaritas perempuan anti korupsi. 

Namun hingga kini, gaung dari kelompok perempuan ini hanya terdengar di Jakarta saja, sementara di wilayah lain serta di daerah-daerah, eksistensinya belum seperti di ibu kota. Untuk itu, melalui program pelatihan ini, WRI kembali mendorong peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di sejumlah daerah, salah satunya di Kabuaten Jember.

“Kalau semangatnya (di Jember) sudah ada, tinggal bagaimana mengawal agar sungguh-sungguh menjadi gerakan tersendiri di masing-masing daerah,” ungkapnya.

Ia berharap, pelatihan yang dilakukan WRI dapat menjadi stimulant sehingga apa yang telah digagas sebelumnya dapat berjalan berkesinambungan, sehingga benar-benar menjadi gerakan yang massif melawan korupsi.

Sebagai informasi, pelatihan yang disponsori oleh United States Agency International Development (USAID) tersebut diselenggarakan selama dua hari, sejak Senin (7/8/2017) kemarin dan berakhir hari ini. Pelatihan itu melibatkan berbagai stake holder, mulai dari aktifis perempuan, dinas kesehatan dan puskesmas, BPJS Kesehatan, pekerja sosial, BPD serta perwakilan jurnalis di Jember. ( AB )